POLMAN, editorial9.com – Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, membidik kenaikan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari kategori Pratama menjadi Madya pada 2026. Namun, hasil verifikasi awal yang hanya mencapai 616,00 poin membuat pemerintah daerah harus membenahi sejumlah kekurangan administrasi dan bukti dukung penilaian.
Upaya mengejar target tersebut dilakukan melalui Peninjauan Ulang Verifikasi Administrasi (PUVA) penginputan data KLA 2026 pada aplikasi e-KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 5-6 November 2026, itu melibatkan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Dinas P3AP2KB Polman bersama Tim Gugus Tugas KLA. Peninjauan dipusatkan di Ruang Sosial Budaya Baperida Polman.
Kepala Bidang PPA DP3AP2KB Polman, Ardianty Razak, mengatakan nilai evaluasi mandiri (EM) Polman mencapai 929,95 poin. Namun, setelah melalui verifikasi awal (VA), nilai tersebut menjadi 616,00 poin.
Terdapat selisih 313,95 poin antara hasil evaluasi mandiri dan verifikasi awal. Selisih inilah yang menjadi fokus perbaikan Tim Gugus Tugas KLA agar berbagai indikator penilaian dapat terpenuhi dengan bukti yang lebih lengkap.
Ardianty menjelaskan, secara umum Polman telah memiliki fondasi regulasi dan kelembagaan yang cukup kuat untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Hal itu terlihat dari keberadaan Peraturan Daerah tentang KLA, Gugus Tugas KLA, Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, kemitraan, serta program pada lima klaster penilaian.
Meski demikian, hasil verifikasi awal masih menemukan sejumlah kekurangan. Di antaranya bukti dukung, kelengkapan dokumen kegiatan, data pembanding, laporan monitoring dan evaluasi (monev), serta bukti pelaksanaan layanan pada beberapa indikator.
“Capaian ini bukan hanya soal angka. Ini bukti komitmen 24 OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA untuk benar-benar mewujudkan Polman layak anak,” ujar Ardianty.
PUVA KLA 2026 mencakup lima klaster pemenuhan hak anak, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus. Selain itu, penilaian juga mencakup aspek kelembagaan.
Dalam proses pembenahan, Bidang PPA juga menghadapi kendala berupa keterlambatan pengiriman data dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Gangguan server aplikasi e-KLA saat pengunggahan dokumen turut menjadi hambatan.
Ardianty mengatakan pihaknya akan melanjutkan sinkronisasi data dan melengkapi bukti foto kegiatan untuk memenuhi kebutuhan verifikasi pemerintah pusat.
“Selanjutnya kami akan melakukan sinkronisasi data dan melengkapi bukti foto kegiatan untuk verifikasi pusat. Harapannya, Polman tidak hanya layak secara administrasi, tapi benar-benar aman dan nyaman untuk anak,” tambahnya.
Dengan nilai verifikasi awal 616,00 poin, Polman diprediksi berpeluang meningkatkan predikat dari Pratama menjadi Madya. Namun, kepastian kenaikan kategori tersebut masih menunggu jadwal dan hasil verifikasi akhir dari tim penilai pusat.(*)
