Mamuju – editorial9 – Menghadapi Pilkada serentak 09 Desember 2020 mendatang, ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju, Rusdin mengakui bahwa pihaknya tetap memberikan perhatian serius, terhadap munculnya issu tentang Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
Menurut Rusdin, selain politisasi SARA pihaknya juga melakukan antisipasi terhadap adanya politik identitas, yang terbangun di Pilkada Mamuju ini.
“Yang sekarang marak kan adalah persoalan gesekan – gesekan di Media Sosial (Medsos), baik itu yang pendukung A maupun pendukung B. Nah kalau kita Bawaslu dalam langkah – langkahnya tetap memberikan langkah – langkah preventif,” ucap Rusdin, via telepon, Jum’at, 28/08/20.
Selain itu ia menambahkan, bahwa adapun langkah preventif Bawaslu, adalah dengan mengajak seluruh elemen berdiskusi dengan seluruh elemen, yang terlibat langsung dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Terakhir, kita Rakoor dengan partai dan KPU di Bawaslu kemarin, untuk membahas terkait masalah pencalonan dan sebagainya. Dan langka-langkah yang kita lakukan, itu berkesinambungan,” tambahnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa hingga saat ini berdasarkan hasil pantauannya, untuk Pilkada di Kabupaten Mamuju sendiri, pihaknya belum melihat adanya potensi politisasi Sara di Medsos.
“Tapi, tetap kita selalu melakukan pencegahan dan langkah pencegahannya itu, dalam waktu dekat ini saya ingin melakukan kunjungan ke beberapa tokoh, mengajak juga teman-teman dari kepolisian dan stakeholder yang ada, hanya untuk itu, melakukan edukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Bawaslu dalam menangani setiap masalah atau pelanggaran di Pilkada, kata Rusdin, secara kelembagaan pihaknya terlebih dahulu mencari tahu pokok persoalan yang sebenarnya.
“Tentunya, kalau dia mengarah ke pidana umum, maka kita serahkan ke teman-teman polisi, tapi kalau dia mengarah ke pidana pemilu maka kita akan proses dengan Gakkumdu, terkait dengan penerapan pasalnya, nanti kita lihat di kajian awalnya,” katanya.
Rusdin juga berharap, di proses Pilkada Mamuju ini tidak terdapat adanya pelanggaran, yang mengarah ke pidana baik umum maupun Pemilu.
“Jadi, makanya kita saat ini senantiasa melakukan langkah – langkah preventif,” tutupnya.(SO/MP)
