Kader PAN Akan Hadiri Deklarasi Sutinah-Ado

  • Whatsapp
Bendera Partai Amanat Nasional.(Foto : Net)

Mamuju – editorial9 – Ketua Tim Koalisi Mamuju Keren, Muhammad Reza, mengatakan bahwa seluruh Parpol yang atributnya terpasang, jelang pelaksanaan deklarasi pasangan Sutinah Suhardi-Ado Mas’ud (Sutinah-Ado), telah mendapat persetujuan dari masing-masing pimpinan di daerah, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Reza, walaupun dirinya tidak dapat memastikan tentang kehadiran seluruh pengurus DPD PAN, namun tidak menutup kemungkinan yang hadir dalam agenda deklarasi 09 Agustus 2020, malam nanti, adalah kader yang menginginkan pasangan Sutinah-Ado.

Bacaan Lainnya

“Kita belum pastikan, tapi tidak menutup kemungkinan yang hadir itu adalah kader – kader PAN yang memang menginginkan pasangan Sutinah-Ado,” ucap Reza via telepon, Sabtu, 08/08/20.

Dalam koalisi Mamuju Keren sendiri, kata Reza, terdapat 10 Parpol termasuk Gelora sebagai partai baru, dipastikan mendukung pasangan Sutinah-Ado.

“Sepuluh, itu sudah termasuk Gelora partai yang belum pernah ikut pemilu, tetapi sudah menyatakan sikap juga ikut dalam perjuangan,” katanya.

Sementara itu di waktu yang berbeda, Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Mamuju, Lalu Syamsul Rijal, menegaskan andaikan tidak ada batasan dalam menghadirkan jumlah massa banyak lantaran pandemi Covid19, maka deklarasi pasang Sutinah-Ado akan dipadati oleh kader PAN.

“Seandainya tidak dibatasi karena faktor Covid19, banyak sekali yang akan hadir itu,” tegas Lalu, via telepon, Minggu, 09/08/20.

Selain itu ia juga mengungkapkan, selain pengurus, organisasi kepemudaan Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN), juga akan hadir dalam deklarasi Sutinah-Ado.
.
“Termasuk BM PAN, Barisan Muda Partai Amanat Nasional itu semua ke Tina, dan ketuanya sebentar hadir itu,” ungkapnya.

“Intinya, seluruh kader itu ke Tina,” sambungnya.

Terkait adanya rekomendasi ke pasangan Habsi-Irwan, Lalu Syamsul Rijal, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Ketua DPD PAN Mamuju, Masram Jaya, beberapa waktu lalu, SK tersebut tidak melalui prosedur Rakoor di DPP.

“Jauh sebelumnya sudah dijelaskan oleh ketua DPD, itu tidak melalui mekanisme Rakoor yang ada di DPP. Rekomendasi yang dipegang oleh petahana itu kan, per tanggal 31 Maret 2020, di lain sisi, Rakoor untuk DPP yang mengundang DPD dan DPW Sulbar, itu kan baru – baru ini dilaksanakan,” tutupnya.(MP)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *