Pasangkayu – PC PMII Pasangkayu, kembali mendesak lembaga DPRD Kabupaten Pasangkayu, agar segera menindaklanjuti permasalahan pengupahan buruh di PT Randomayang Tambak Lestari (PT RTL), yang dibayarkan tak sesuai ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Ketua PC PMII Pasangkayu, Jibran, mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Pasangkayu harus mengusut tuntas PT. RTL yang menggaji pekerja dibawah UMK.
“Karna DPRD Pasangkayu, saat menerima massa aksi dari PC PMII Pasangkayu di Kantor DPRD 12 September 2024 lalu, telah berjanji untuk mengusut tuntas pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak PT. RTL,” ucap Jibran, melalui press rilisnya, Sabtu, 26/10/24.
“Dan juga akan membentuk PANSUS dan memanggil OKP, terkait untuk mengusut dugaan adanya penggelapan gaji pekerja PT. RTL. Namun, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari DPRD Kabupaten Pasangkayu,” sambungnya.
Secara kelembagaan, pihaknya khawatir jangan sampai kasus dugaan pelanggaran hak pekerja ini dianggap bukan masalah serius oleh jajaran anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.
“Maka dari itu kami dari PMII Cabang Pasangkayu, menantang dan mendesak DPRD Kabupaten Pasangkayu, untuk segera memberikan informasi dan kepastian terkait Pengusutan PT. RTL yang telah melanggar hak pekerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Jibran juga mengungkapkan, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu, Arham Bustamin saat ditemui PMII Cabang Pasangkayu, di kantornya mengaku akan segera membentuk Pansus usai mengikuti TOT di Mamuju.
“Namun sampai saat ini, DPRD Pasangkayu tidak melakukan tindak lanjut untuk mengusut pelanggaran PT. RTL,”ungkapnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, akan melakukan aksi lanjutan apabila jajaran lembaga DPRD Kabupaten Pasangkayu, tak kunjung menindaklanjuti permasalahan tersebut.
“Jika dalam waktu dekat ini DPRD Kabupaten Pasangkayu tidak memberikan kepastian, maka PMII Cabang Pasangkayu akan melakukan gerakan perlawanan dengan turun kejalan melakukan aksi demonstrasi,” tutupnya.(*)
