Mamuju – editorial9 – Pernyataan, Irfan Topporang, yang mengatakan bahwa pasangan Habsi Wahid-Irwan Pababari (Habsi-Irwan), secara administrasi tak pernah mendaftarkan diri di DPC PPP Kabupaten Mamuju, menuai komentar dari kubu petahana, Jayadi.
Menurut Jayadi, Ketua DPC PPP Kabupaten Mamuju, Irfan Topporang tidak konsisten dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh kubu petahana, karena Habsi-Irwan sebelumnya juga telah mendaftar dalam proses penjaringan.
“Jadi ketua PPP atas nama Irfan itu sudah inkonsisten dengan apa yang sudah kita lakukan, buktinya Waktu itu kan saya yang menyampaikan bersama Santa ya, ke kantor PPP kan kita diterima ketua dan sekretaris. Dan mereka menerima semua berkas, setalah berkas itu kita lengkapi secara administratif,” ucap Jayadi,via telepon, Senin,10/08/20. Malam.
Selain itu, ia menambahkan bahwa dari hasil pendaftaran tersebut, kemudian Ketua DPC PPP berjanji akan meneruskan dokumen petahana ke tingkat kepengurusan yang lebih tinggi.
“Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa ini akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu kemudian kemudian hari kemarin dia mengatakan tidak mendaftar, itu kan pembohongan publik itu,” tambahnya.
Politisi partai NasDem itu, juga mengakui bahwa proses pendaftaran oleh petahana telat dari jadwal yang ditentukan, akan tetapi pihak DPC PPP Kabupaten Mamuju tidak mempermasalahkan.
“Kalau nggak salah, agak telat dari jadwal yang ini, tapi menurut mereka ya nggak ada masalah, makanya kami disiapkan di sana dan kami kesana atas nama petahana dan mereka merespon baik,” ungkapnya.
“Artinya kan, persoalan pendaftaran ini kan internal partai yang bersangkutan, kami ini ketika ada ruang untuk ini ya kita masuk. Jadi, ketika mereka mengatakan bahwa petahana ini langsung menyalip pada tingkat DPP, itu tidak benar juga,” sambungnya.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat itu menjelaskan, bahwa secara teknis dimana pun pendaftaran dilakukan baik di DPC, DPD, DPW atau DPP, itu semuanya sama, karena pada intinya adalah bagaimana melakukan suatu proses penawaran pasangan calon kepada Parpol.
“Tapi sebenarnya, dimana pun tindakan itu baik di DPC, di DPD, DPW atau DPP itu kan sama saja, intinya kita melakukan proses penawaran kepada partai, bahwa ini ada pasangan ini untuk bisa dipertimbangkan, akhirnya kemudian setelah proses itu kita lewati kan ternyata DPP kemudian memberikan persetujuan, kepada pasangan calon,” jelasnya.
Seharusnya, kata Jayadi, ketika Parpol membuka ruang pendaftaran, maka netralitas seorang pimpinan partai harus terbangun, sebelum dikeluarkannya keputusan oleh pengurus di tingkat DPP.
“Jadi ya menurut saya, kurang etis lah ketika mereka menerima pendaftaran kita dengan beragam syarat – syarat yang disyaratkan, lalu kemudian dianggap kita tidak mendaftar, itu kan pembohongan publik itu, dan itu kan merugikan pasangan petahana,” katanya.
Mantan politisi PAN itu juga menuturkan, bahwa saat ini pihaknya di kubu petahana, telah membangun komunikasi ke tingkat DPP PPP, melalui pengurus DPW, atas sikap dari Ketua DPC Mamuju.
“Kita sudah bangun komunikasi pada tingkat DPP PPP, melalui ketua dan sekretaris DPW. Kemungkinan besar ketika sikap ambivalen yang diperlihatkan pimpinan DPC PPP, kemungkinan itu akan diberikan sangksi, karena PPP ini kan tegak lurus,” tutupnya. (MP)
