Sulbar – Gubernur Provinsi Sulbar, Suhardi Duka mewanti-wanti jajaran pemerintahan provinsi dan kabupaten terkait dana penanganan kemiskinan.
Hal itu disampaikan SDK dalam lokakarya evaluasi dan persiapan implementasi penanganan pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, di Ballroom Kantor Gubernur Pemprov Sulbar, Senin, 16 Juni 2025.
SDK mengingatkan agar tak ada pihak yang bermain-main dengan anggaran penanganan kemiskinan. Semua harus terukur, jelas, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ia bahkan mewanti-wanti soal hukuman yang berat, bagi pelaku korupsi dana kemiskinan.
“Jadi jangan coba-coba ambil anggaran penanganan kemiskinan dan stunting karena dosanya besar sekali,” tegas SDK.
Ia juga mengungkapkan bahwa, para pejabat sudah menikmati banyak hal. Mulai dari gelar, jabatan, hingga status sosial. Olehnya, hal itu harus dijadikan alasan utama untuk serius dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.
“Jadi, satu daerah yang tidak menurun angka kemiskinannya, maka semua Kepala Dinas, pejabat eselon 3 bisa menanggung beban dosa karena adanya pembiaran. Jadi kita semua harus hati-hati,” ungkapnya.
Mantan anggota DPR-RI itu, juga mendorong kolaborasi lebih luas dalam penanganan kemiskinan. Ia ingin melibatkan semua pihak.
“Saya ingin menjalin hubungan kerja sama dengan semua pihak dalam rangka pementasan kemiskinan ini. Lembaga-lembaga donor termasuk Unicef dan lembaga-lembaga lain, LSM termasuk Baznas, yang punya tanggungjawab sama untuk melahirkan generasi yang cerdas” tutupnya.(*)
