Mamuju – editorial9 – Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju, Rusdin, mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak 09 Desember 2020 mendatang di tengah pandemi Covid19,terdapat beberapa hal fokus pengawasan yang saat ini dilakukan.
Menurut Rusdin, salah satu hal yang saat ini menjadi titk fokus perhatian Bawaslu menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, adalah Bantuan Sosial (Bansos) penanganan Covid19 dari pemerintah, yang anggarannya bersumber dari negara.
“Yang menjadi hangat itu terkait dengan bantuan sosial, baik itu BST, maupun BLT, ini yang menjadi fokus pantauan kita,” ucap Rusdi saat menjadi narasumber, pada acara FGD yang dilaksanakan KAMI, di Wisma Berkah, Mamuju, Sabtu, 11/07/20.
Selain itu ia menambahkan, bahwa dalam konteks politik Pilkada penyalahgunaan anggaran tidak hanya berada diranah penyelenggara, tetapi juga terdapat didalamnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Di Mamuju ini sendiri kan kita tahu, bahwa salah satu bakal calon yang nantinya akan bertarung adalah petahana. Na untuk ini, pengawasan kita di Bawaslu adalah fungsi pengawasan pencegahan dan fungsi pengawasan penindakan,” tambahnya.
Mantan aktivis PMII Cabang Mamuju itu juga mengungkapkan, bahwa untuk fungsi pengawasan pencegahan secara kelembagaan telah ia sampaikan, dengan cara melayangkan surat ke bakal calon petahana, tentang analisis potensi pelanggaran di pasal 70 dan 71 UU Pilkada, terkait mutasi jabatan, penyalahgunaan program dan wewenang.
“Program dan wewenang ini yang masuk adalah terkait dengan anggaran covid, yang dijadikan program bantuan sosial tunai kemudian bantuan langsung tunai, BST dan BLT. Apa yang kita awasi dari penyelewengan itu adalah penyalahgunaan APBN dan APBD ini, dijadikan sebagai alat kampanye atau alat untuk mengajak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa dalam rangka mengawasi terjadinya penyalahgunaan APBN dan APBD, secara tehknis Bawaslu selalu memantau langsung penyaluran BST dan BLT, yang kemudian dilaporkan dalam laporan hasil pengawasan.
“Na itu senantiasa kita laporkan, dimana disalurkan, sumber anggrannya dimana, apakah dalam proses penyalurannya ada boncengan hal-hal yang mengarah kepada kontestasi, itu semua kita awasi,” tutupnya.(FM)
