POLMAN – Mantan Ketua Umum Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPMPM), Tamrin, menanggapi hangatnya isu politisasi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Polewali Mandar.
Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan yang seharusnya dijalankan secara profesional, bukan dijadikan komoditas politik.
“Jabatan Sekda merupakan tugas administratif penting yang berfungsi mengawasi dan mengendalikan urusan administrasi di tingkat OPD, melalui kebijakan bupati. Ini bukan ruang politik,” ujar Tamrin, Rabu (7/8/2025).
Tamrin menyayangkan munculnya opini-opini publik, terutama di media sosial, yang mencoba menyeret posisi Sekda ke ranah politis. Menurutnya, hal tersebut justru bisa merusak tatanan pemerintahan yang sedang dibangun secara profesional di Kabupaten Polman.
“Opini yang mencoba menggiring jabatan Sekda ke arah politik adalah keliru. Ini adalah jabatan birokrasi, bukan jabatan politik. Maka harus diposisikan secara netral dan profesional sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Tamrin.
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap proses seleksi terbuka yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi (pansel). Menurutnya, capaian nilai tertinggi yang diraih oleh salah satu peserta, Nursaid Mustafa, adalah indikator kuat dari kompetensi yang dimiliki.
“Saya sangat mengapresiasi proses pansel yang berlangsung objektif dan transparan. Capaian nilai tertinggi oleh Bapak Nursaid Mustafa mencerminkan kapasitas dan pengalaman beliau, baik di level lokal maupun nasional,” ujar Tamrin, yang akrab disapa Tapol.
Tamrin berharap masyarakat tetap bijak dalam menyikapi dinamika ini dan menyerahkan seluruh proses kepada Bupati Polman selaku pejabat pembina kepegawaian.
“Mari kita hormati mekanisme yang sedang berjalan. Tidak perlu memanaskan situasi dengan narasi yang tidak konstruktif,” tutupnya.(*)
