Mamuju – editorial9 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), kembali merencanakan akan melakukan penguatan ekonomi melalui UKM atau UMKM.
Menurut Gubernur Sulbar, Alibaal Masdar (ABM), dalam rangka melancarkan dan mengawasi program tersebut, pihaknya akan melibatkan lembaga penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Polda.
“Rencananya, program ini sampai ke tingkat desa dan tentu dengan melibatkan Kejaksaan dan Polda Sulbar untuk mengawasinya, agar berjalan dengan lancar,” ucap ABM, saat Rakor perluasan UKM/UMKM bersama bupati se-Sulbar, Forkopimda dan Rektor Unsulbar, melalui video conference (vidcon) di Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 29/06/20.
Selain itu, ia menambahkan bahwa rencana program penguatan ekonomi melalui UKM/UMKM tersebut akan dilakukan, usai proses pendataan oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
“Setelah pendataan oleh kabupaten, Insyaallah provinsi akan melakukan penguatan ekonomi melalui UKM/UMKM dan akan ditetapkan mulai berjalan dalam dua hari ini,”tambahnya.
Lebih lanjut ia berharap dengan penguatan ekonomi melalui UKM/UMKM tersebut, dapat menghasilkan pengelokasian dana provinsi untuk digunakan di daerah yang berkontribusi pada sektor pertanian.
“Harapan kami ada pengalokasian dana sekitar 30 persen, yang nantinya dipakai untuk daerah yang berkontribusi di sektor pertanian, seperti jagung , kedelai dan ubi kayu. Melalui paket padat karya semoga bisa membantu masyarakat kalangan bawah, yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid 19,”harapnya.
Untuk diketahui, dalam kegiatan itu, Gubernur Sulbar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Kepala BPBD Darno Madjid, Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Alif Satria, Kepala Dinas Sosial, Bau Akram Da’i, Kepala Dinas Perhubungan, Khaeruddin Anas, Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, Safaruddin Sanusi DM. (Advetorial)
