Jakarta – Anggota DPR RI Suhardi Duka mengungkapkan produksi beras nasional tahun 2024 dan 2025 masih mengalami defisit. Hal itu diutarakan SDK, saat RDP yang diselenggarakan Komisi IV DPR RI, Senin 10/06/24.
Menurutnya, produksi pangan sangat ditentukan oleh luas areal tanam, infrastruktur yang baik, benih yang unggul, teknologi, alat mesin pertanian, dan SDM petani serta ditunjang logistik dan pasar yang sehat. Olehnya itu ia meminta badan pangan nasional agar dapat mengintegrasikan berbagai macam faktor penentu produksi pertanian dan mengkoordinasikannya dengan pemangku kebijakan terkait.
“Persoalan pangan pada tahun 2024-2025 masih defisit. Ketersediaan pangan sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti luas areal tanam, infrastruktur yang baik, benih yang unggul, teknologi, alat mesin pertanian, dan SDM petani. Kemudian ditunjang oleh logistik dan pasar yang sehat. Jika semua itu dapat dibenahi secara menyeluruh, kemandirian pangan dapat kita capai. Badan Pangan Nasional harus dapat mengintegrasikan faktor-faktor tersebut dan mengkoordinasikan dengan pemangku kebijakan terkait,” ucap SDK.
Dalam kesempatan yang sama, Suhardi Duka juga menyampaikan dukungannya pada badan pangan nasional yang telah mengatur kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) gabah dan beras melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 4 Tahun 2024.
“Kebijakan terebut sudah mampu menyesuaikan kebutuhan pasar,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan Bulog apakah dapat menyerap produksi gabah yang ada di petani dan penggiling pasca naiknya HPP gabah. Pasalnya, Bulog memiliki kemampuan anggaran dan gudang yang terbatas.
“Kebijakan Badan Pangan mengatur kenaikan HPP Gabah dan Beras itu sudah mampu menyesuaikan kebutuhan pasar. Persoalannya, apakah Bulog mampu menyerap produksi yang ada di petani dan penggiling? Jika HPP sudah bagus, saya kira petani bisa bermitra dengan Bulog. Persoalannya, Bulog masih masih harus membenahi ketersediaan anggaran dan ketersediaan gudang. Jika anggaran terbatas dan gudang penuh, maka Bulog tidak mampu lagi menyerap”, ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Suhardi meminta, Bulog dalam kinerjanya agar tidak hanya fokus pada pembelian beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), tetapi juga beras komersial. Pasalnya, yang menguasai beras komersial adalah swasta. Ia menilai jika beras komersial dikendalikan penuh oleh swasta, maka pemerintah hanya disibukan dengan penanganan inflasi.
“Saya meminta Bulog agar tidak hanya membeli beras CBP, tetapi juga beras komersial. Apabila beras dikendalikan penuh oleh swasta, akibatnya pemerintahlah yang disibukan mengendalikan inflasi karena swasta tidak fikirkan inflasi ini,”tukasnya.
“Sebagian besar beras CBP dikonsumsi oleh masyarakat bawah, sementara masyartakat menengah atas mengonsumsi beras komersial. Inilah yang memicu inflasi,” sambungnya.
Suhardi berharap agar dalam membeli beras, Bulog harus seimbang antara beras untuk CBP dan beras untuk komersil agar Bulog dapat menjadi pemain utama beras nasional.
“Jangan Bulog membeli beras cadangan pangan 90 persen sementara membeli beras komersial hanya 10 persen. Proporsinya harus seimbang agar BULOG dapat menjadi pemain utama,” tutupnya.(*)
